Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Jalin Kerja Sama Dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kota Kotamobagu

Berita Geospasial, Cibinong - Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial sebagai landasan pembangunan Indonesia, informasi geospasial (IG) yang dihasilkan Badan Informasi Geospasial (BIG) harus dapat digunakan sebagai dasar dan pondasi untuk pembangunan nasional. Hal ini tergambar dengan pemanfaatan IG sebagai bentuk dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu: Pemerataan pembangunan antar wilayah (penentuan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota). Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Jumat, 8 Desember 2017, BIG bersama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial.

Adapun ruang lingkup dari MoU ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan:

  1. penyelenggaraan informasi geospasial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
  2. penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
  3. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan Para Pihak;
  4. berbagi pakai data dan informasi geospasial; dan
  5. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh Para Pihak.

Acara yang dilaksanakan di Aula Utama BIG diawali dengan sambutan dari Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu. Beliau mengatakan bahwa pembangunan yang kian pesat, alokasi dana yang dicurahkan ke desa-desa membuat kompleksitas terkait isu wilayah di daerah semakin tinggi, peta batas desa merupakan hal yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatasi isu-isu tersebut. Bila tidak ditata dengan baik, hal tersebut akan menimbulkan banyak permasalahan di waktu yang akan datang. Dalam hal ini, BIG merupakan badan yang memiliki kompetensi yang tepat untuk memberikan rekomendasi dalam hal penetapan batas wilayah secara tepat dan akurat.

Selaras dengan itu, Walikota Kota Kotamobagu, Tatong Bara mengatakan bahwa letak geografis Kota Kotamobagu yang berada di tengah-tengah antara dua kabupaten membuat isu wilayah menjadi hal yang sangat penting bagi pengelolaan Kota Kotamobagu. Batas desa dan kelurahan menjadi konflik tersendiri di Kota Kotamobagu terutama terkait dengan dana desa dan kelurahan. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat membantu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pekerjaan-pekerjaan terkait geospasial di Kota Kotamobagu.

Sementara itu, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin menegaskan, BIG sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang mendapat amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Oleh karena itu, BIG bertanggung jawab bagaimana informasi geospasial yang dimiiliki BIG dapat digunakan pemerintah daerah secara holistik, integratik, tematik dan spasial. Hal ini selaras dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa setiap program pemerintah harus berdasarkan kepada peta yang valid. Selain itu, beliau juga menjelaskan bawa data dan informasi geospasial yang dimiliki BIG dapat digunakan oleh pemerintah daerah tanpa dikenakan biaya.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPKS), Wiwin Ambarwulan, dalam paparannya menyatakan pembangunan nasional dimulai dari yang kecil, yaitu desa; dan pinggiran, yaitu perbatasan negara. Pemetaan desa membutuhkan peta dengan skala besar sehingga mampu menyajikan info yang detil, karena ukuran desa yang tidak besar. Hal ini dibutuhkan untuk membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) desa. Untuk mendukung hal tersebut, BIG dan LAPAN mengadakan data citra satelit resolusi tinggi, sehingga diharapkan pada akhir 2017 ini sudah tersedia peta-peta yang terstandar dalam skala besar.

Di lain sisi, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG, Aris Haryanto memberikan paparan mengenai Strategi Pembinaan dan Pengembangan Simpul Jaringan dalam Kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Inti dari kebijakan ini adalah bahwa tiap-tiap kementerian dan pemerintah daerah membuat data dan informasi geospasial sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dapat dipakai bersama-sama dengan tujuan untuk mencegah duplikasi data dan menentukan siapa wali data untuk suatu data geospasial. Strategi pengembangan simpul jaringan ini dapat diterapkan di masing-masing pemerintah daerah. Strategi pertama yaitu penyusunan peraturan sebagai dasar untuk membentuk simpul jaringan dan siapa (unit khusus) yang menangani pengelolaan data secara khusus. Berikutnya adalah membentuk forum data, yaitu siapa yang memproduksi data, siapa yang menentukan wali datanya. Langkah selanjutnya terkait teknologi, pemerintah daerah didorong untuk memilki data center dengan spesifikasi terstandar untuk simpul jaringan di daerah dan terkoneksi dengan Ina-Geoportal. Bila belum dapat terlaksana, untuk sementara BIG dapat menyediakan cloud portal dengan server berada di Cibinong, akan tetapi pengelolaan dari daerah selama simpul jaringan di daerah belum siap beroperasi. Langkah terakhir adalah menentukan standar mengenai siapa yang berhak mengunggah data, siapa yang dapat mengubah, siapa yang dapat menyalin. Dengan adanya simpul jaringan, akan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam berbagai pakai data secara horizontal antar perangkat daerah maupun antara daerah dengan pusat, dan tidak memerlukan proses birokrasi yang panjang. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki akses yang mudah, gratis, dan terkini untuk data dasar dan CSRT (Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi) dari penghubung simpul jaringan (BIG).

Mengenai penegasan batas desa, Kepala Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi, Eko Artanto menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Metode penegasan batas desa ini dapat dilakukan dengan malakukan survei langsung di lapangan atau dengan melihat pada peta (kartometrik). Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik pada peta dengan metode pelacakan berawal dari batas desa inisiatif yang didapat dari berbagai sumber, kemudian menjadi batas data kesepakatan yang disepakati semua pihak yang berkepentingan, langkah terakhir adalah penetapan batas desa definitif melalui peraturan bupati/walikota. [AD/ES]