Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Gelar Pra Rakornas Informasi Geospasial Tahun 2018

Jakarta, Berita Geospasial – Setelah dilakukan berbagai persiapan mulai kick off meeting lebih dari sebulan yang lalu, maka pada Senin, 12 Maret 2018 BIG selenggarakan Pra Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial 2018.  Pra Rakornas yang diikuti oleh sekitar 300 peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini mempunyai tujuan untuk mempersiapkan kesepakatan pleno dari berbagai stakeholder di bidang informasi geospasial sebelum Rakornas Informasi Geospasial 2018 yang akan digelar dua minggu mendatang.

Pra Rakornas Informasi Geospasial (IG) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta ini dibuka resmi oleh Kepala BIG Hasanuddin Z. Abidin, mempunyai agenda selaras dengan sasaran Rakornas IG 2018.  Adapun agenda Rakornas IG 2018 yaitu untuk  penyiapan RPJMN IV 2020-2024 di bidang IG yang selaras dengan RPJPN 2004-2025. Diharapkan BIG sebagai koordinator penyelenggaraan IG mampu menyusun rencana penyelenggaraan IG yang konsisten dan berkelanjutan dengan menyertakan seluruh pemangku kepentingan di bidang IG sehingga pembangunan bidang IG di RPJMN 2020-2024 nantinya mampu mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan nasional. Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan IG diantaranya adalah Implementasi Kebijakan Satu Data, Geostatistik, dan Sustainable Development Goal’s (SDG’s).

Hasanuddin mengawali arahannya dengan menyampaikan bahwa peran Informasi Geospasial menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antarwilayah sesuai dengan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita).  “Proses perencanaan dan pembangunan desa, penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar bagi masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang saat ini difokuskan pada sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, maka dalam bentuk pemetaan rupabumi, pemetaan tata ruang, pemetaan batas wilayah, pemetaan tematik, serta pemetaan kelautan dan lingkungan pantai menjadi sangat penting dan mendasar. Selain itu ketersediaan peta dasar skala besar 1:5.000 sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota” demikian kata Hasanuddin.

Kepala BIG menambahkan bahwa tingginya kebutuhan akan data dan informasi geospasial yang merupakan tantangan dan peluang BIG, perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar. Namun saat ini, kecepatan kebutuhan data dan informasi geospasial belum dibarengi dengan kecepatan proses penyediaannya. Hal ini terkait dengan beberapa aspek, yaitu (1) koordinasi; (2) produksi; (3) distribusi; (4) pemanfaatan; serta (5) sumberdaya manusia, kelembagaan, iptek dan industri informasi geospasial yang saat ini belum berjalan dengan baik.

Pentingnya peran Informasi Geospasial di dalam perencanaan pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, pendekatan yang pada awalnya “money follow function” berubah menjadi pendekatan “money follow program”.  Untuk itu perlu ditingkatkan efektifitas perencanaan dan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, maka ketersediaan  informasi geospasial menjadi hal yang sangat penting.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Perpres No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yang salah satu fungsinya utamanya  mengemban tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG) yaitu  penyusunan rencana dan program di bidang IG. Kemudian dengan berjalannya waktu terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, bahwa Kepala BIG harus menetapkan suatu rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah. Rencana aksi dimaksud disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG dan akan dievaluasi setiap tahun melalui sebuah Rapat Koordinasi Nasional IG (RAKORNAS IG).

Kemudian, Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) BIG selaku Ketua Rakornas 2018 Adi Rusmanto menambahkan bahwa tema Rakornas IG 2018 adalah “Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan”.  Adapun tujuannya adalah (1) Mengevaluasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk pemenuhan RPJMN 2015-2019; (2) Mengevaluasi Implementasi percepatan kebijakan satu peta 2016-2019; dan (3) Menyiapkan bahan masukan RPJMN IV Bidang Informasi Geospasial 2020-2024.

Pembahasan lebih detil pada Pra Rakornas Informasi Geospasial Tahun 2018, secara paralel dibagi menjadi 3 kelompok yakni: (1) Kelompok Kerja 1 tentang Evaluasi dan Rencana Aksi Pemenuhan Target RPJMN 2015-2019 Bidang IG; (2) Kelompok Kerja 2, tentang Evaluasi dan Rencana Aksi Pemenuhan Target Implementasi Percepatan Kebijakan Satu Peta 2016-2019; dan (3) Kelompok Kerja 3, tentang Penyiapan Indikasi Program Antar Lembaga Untuk Masukan RPJMN IV 2020-2024 Bidang IG. [TR]