Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Banda Aceh Menjadi Tujuan Diseminasi UU IG BIG Kali Ini

Sabang, Berita Geospasial - Pada bulan September ini Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali mengadakan ‘Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi Geospasial (IG)’ pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 bertempat di Banda Aceh. Acara berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh mulai pukul 09.00 – selesai. Diseminasi kali ini mengambil tema “Peningkatan Peran Provinsi Aceh dalam Percepatan Pemetaan Batas Wilayah, Pemetaan Tata Ruang, dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Bidang Informasi Geospasial untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Aceh”.

Diseminasi ini diselenggarakan oleh Bagian Hukum BIG yang bekerja sama dengan Bagian Kepegawaian, Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama (PPPKS) serta unit-unit teknis di BIG seperti Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT), Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA), dan Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) yang mewakili BIG secara keseluruhan, serta bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Aceh. Kegiatan diseminasi ini mengundang perwakilan dari berbagai pihak Pemda di Provinsi Aceh, yang terdiri dari perwakilan Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Unit Pelaksana Teknis Badan – Pusat Data Geospasial Aceh dan Kepolisian Daerah (POLDA) di Provinsi Aceh sebagai salah seorang narasumber dalam pelaksanaan acara diseminasi.

Diseminasi diawali dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi oleh Kepala Bagian Hukum BIG, Ida Suryani, yang dalam hal ini mewakili F. Wahyutomo selaku Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum BIG. Disampaikan bahwa diseminasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Peringatan Hari Informasi Geospasial di Provinsi Aceh. Dimana rangkaian kegiatan lainnya adalah Uji Pembacaan Atlas Taktual untuk sahabat-sahabat tunanetra yang dilaksanakan di Kecamatan Ladong, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 13-14 Oktober 2017, dan peluncuran Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia Edisi Tahun 2017, serta Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta Peta Untuk Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 di Tugu Kilometer 0 Indonesia. “Diseminasi ini sangat penting khususnya bagi pemerintah daerah dikarenakan dalam pelaksanaannya membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara IG”, jelas Ida.

Acara dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Syaiba Ibrahim selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Prov. Aceh, yang dalam hal ini mewakili Gubernur Provinsi Aceh. Diungkapkan bahwa diseminasi ini kiranya dapat menjadi rujukan dalam memperkuat IG di wilayah Aceh. “Harus kita akui pertemuan membicarakan IG sudah dilakukan beberapa kali di Aceh, termasuk Kebijakan Satu Peta, dan sejak awal pemerintah Aceh sangat mendukung langkah ini. Wujud dukungan itu terlihat dari upaya pemerintah Aceh memperkuat SJ Provinsi dan Kab/Kota guna mendapatkan IG yang lebih akurat”, ungkap Ibrahim. Keseriusan pemerintah Aceh terlihat dari adanya Website SIG Provinsi Aceh yang bisa diakses di : http://acehgis.acehprov.go.id/.

Menyusul kemudian adalah sambutan dari Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin. Dipaparkan bahwa pembangunan di luar Pulau Jawa, salah satunya di Pulau Sumatera kini menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional di era Presiden Joko Widodo, dan ketersediaan IG yang berkualitas menjadi salah satu pilar penting untuk memenuhi agenda tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana Indonesia sendiri dikenal dengan salah satu negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Pada Agustus 2017 lalu, pada pertemuan di PBB, Indonesia tercatat telah mendaftarkan sebanyak 16.056 pulau yang telah bernama dan berkoordinat di wilayahnya. Dengan kondisi geografis seperti ini, pembangunan berbasiskan kemaritiman menjadi salah satu opsi dalam pembangunan nasional. Wilayah Provinsi Aceh sendiri terdiri dari ratusan pulau. “Ketersediaan IG yang berkualitas wajib hukumnya untuk mendukung pembangunan di daerah Aceh”, tandas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini diinformasikan juga terkait pemetaan tata ruang yang sekarang ini bisa dilakukan konsultasi secara daring, tidak harus datang ke Cibinong. “Diharapkan dengan adanya sistem ini, penyusunan peta rencana tata ruang semakin mudah tanpa mengurangi kualitas peta rencana tata ruang itu”, jelas Hasanuddin kepada para peserta. Disampaikan pula bahwa pertemuan kali ini juga menampilkan beberapa materi yang berguna bagi peserta, seperti Sosialisasi Jabatan Fungsional Survei dan Pemetaan, Sosialisasi Layanan Jasa terkait Informasi Geospasial serta Informasi terkait Simpul Jaringan dan Aplikasi Ina-Geoportal. Selain itu, terdapat juga klinik perpetaan yang dapat dimanfaatkan peserta untuk berkonsultasi terkait peta rencana tata ruang, batas wilayah, berikut juga tentang citra satelit resolusi tinggi.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata berupa Peta Foto Udara Kantor Gubernur Provinsi Aceh, Peta Foto Udara Mapolda Provinsi Aceh dan Peta Foto Udara Kantor Bappeda Provinsi Aceh. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga menyerahkan Cinderamata kepada BIG. Acara pun diteruskan dengan sesi foto bersama sebelum dimulainya sesi diskusi panel.  Kegiatan dibagi dalam 3 sesi diskusi panel, dimana pada sesi I ada 3 narasumber yang menyampaikan paparan diantaranya : Peningkatan Peran Daerah dalam percepatan Pemetaan Tata Ruang, oleh Mulyanto Darmawan selaku Kepala PPTRA BIG; Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dari Perspektif Penegakan Hukum, oleh Budi Samekto dari Polisi Daerah Provinsi Aceh; Peranan Daerah Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, disampaikan oleh Muhammad Fadhil, selaku Kepala UPTB – PDGA Bappeda Aceh, yang dalam hal ini mewakilkan Bapak Azhari SE, M.Si selaku Kepala Bappeda Provinsi Aceh.

Sementara dalam sesi II, ada 3 orang narasumber yang menyampaikan paparan diantaranya : Layanan Jasa dan Produk Geospasial, oleh Theresia Retyno Wulan, selaku Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; Pendidikan dan Pelatihan Informasi Geospasial untuk Mendukung Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Informasi Geospasial, dibawakan oleh M. Aris Saleh dari Balai Diklat; dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi Geospasial, oleh Ida Suryani selaku Kepala Bagian Hukum BIG.

Untuk Sesi III, ada 3 orang narasumber yang menyampaikan paparan diantaranya : Penyelenggaraan Peta Rupabumi Indonesia, oleh Ida Herliningsih, selaku Kepala PPRT BIG; Penyelenggaraan Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai di Aceh, oleh  Yosef Dwi Sigit Purnomo, Kepala Bidang Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Pusat PKLP BIG; dan Tata Cara Pengangatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing, yang disampaikan oleh Sigit Murjati selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi BIG. Acara berlangsung dengan kondusif yang diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab antara para peserta dengan narasumber. (LR)