Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Akreditasi Dan Sertifikasi Bidang IG Menuju SDM yang Berkualitas

Bogor, Berita Geospasial - Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Workshop Inisiasi Kebijakan Satu Sertifikat (One Certificate Policy) Bidang Informasi Geospasial dan Forum Simpul Jaringan 2017 pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, bertempat di di IPB ICC, Bogor. Pada pertemuan yang menghadirkan Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin; Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo; dan beserta peserta undangan ini membahas sistem sertifikasi tenaga profesi bidang Informasi Geospasial (IG) yang belum menunjukkan adanya satu sistem yg terintegrasi dan saling pengakuan.

BIG saat ini sedang mengembangkan sistem akreditasi dan sertifikasi dalam bidang IG. Dalam kerangka Indonesia Incorporated, pembangunan sertifikasi nasional yg terpadu, baik, dan efisien dimulai dari bidang IG. Sistem ini disebut dengan One Certificate Policy (OCP). Sistem akreditasi yang terpadu dapat menjadi sarana efektif meningkatkan kualifikasi SDM Indonesia di bidang IG yang kompeten dan kompetitif di semua level. Dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas mutlak dibutuhkan dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebjakan satu peta (KSP).

Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin membuka kegiatan ini, dan dalam sambutannya ia menyampaikan pentingnya inisiasi kebijakan satu sertifikat bidang IG dalam menghadapi era globalisasi informasi digital dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Berbagai teknis pelaksanaan tetap yang terpenting adalah SDM itu sendiri. Dalam kerjasama ini diharapkan SDM yang bekerja di bidang IG ini dapat menghasilkan SDM bidang IG yang bersertifikat dan berlisensi, agar produk-produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. “Memang bukan pekerjaan mudah, tapi harus dimulai untuk kepentingan bersama”, ujar Hasanuddin.
Terkait dengan hal tersebut, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Abdul Kamarzuki menyampaikan bahwa percepatan penetapan peraturan daerah terkait tata ruang dan peraturan daerah terkait rencana detil tata ruang. Untuk mendorong pembangunan nasional dibutuhkan berbagai upaya peningkatan kualitas dan peningkatan transparansi proses dan produk tata ruang. Upaya pertama adalah Peningkatan Kualitas Produk Encana Tata Ruang (RTR), yaitu dengan peningkatan kualitas produk-produk RTR diperlukan untuk memastikan agar produk-produk RTR sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Kedua, adalah Peningkatan Transparansi Proses Penyusunan dan Transparansi Produk RTR, di mana Transparansi proses penyusunan dan produk RTR diperlukan untuk memastikan implementasi kegiatan pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang bertanggung jawab.

Berkenaan dengan SDM, diperlukan SDM dalam jumlah besar untuk mendukung peningkatan kualitas dan transparansi proses dan produk tata ruang. Seiring dengan arahan dari Menko Perekonomian pada kegiatan Penandatanganan MoU antara BIG, KAN, dan BNSP pada tanggal 17 Oktober 2017 lalu, dimana pelaksanaan harmonisasi sistem akreditasi dan sertifikasi tenaga surveyor harus terhindar dari monopoli lembaga sertifikasi. Serta pelaksanaan harmonisasi sistem akreditasi dan sertifikasi tenaga surveyor tidak boleh menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan IG Nasional.

Selain Abdul Kamarzuki, pembicara inti lainnya yaitu Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian yang menyampaikan paparan tentang strategi sinkronisasi dan rencana berbagi pakai data dan informasi dalam KSP. Disampaikan bahwa terdapat dua satgas/satuan tugas yang ada di kelompok panitia percepatan KSP, yaitu : Kompilasi dan Integrasi, dan Sinkronisasi. Untuk mendukung launching di Bulan Agustus 2018, maka diperlukan pengaturan terkait berbagi pakai data dalam Kegiatan PKSP. Adapun pengaturan tersebut diantaranya adalah:
K/L Walidata menyerahkan data spasial kepada Sekretariat PKSP
Data yang disampaikan oleh K/L Walidata akan diolah melalui proses Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan pemutakhiran. Data disimpan di Server Sekretariat PKSP
Sekretrariat PKSP menyampaikan data spasial dan rekomendasi perbaikan dalam proses Integrasi dan/atau Sinkronisasi untuk diperbaiki oleh K/L Walidata dan disampaikan kembali kepada Sekretariat.
Data hasil Integrasi dan/atau Sinkronisasi yang sudah disahkan dan diamankan secara langsung terhubung ke Data Center BIG melalui server Sekretariat PKSP

Undang-undang No. 4 tahun 2011 tentang IG mengamanatkan bahwa setiap pelaksana IG, baik perorangan, kelompok orang, badan usaha, maupun tenaga profesional dalam badan usaha harus berkualitas tinggi, yang dibuktikan adanya sertifikat kompetensi. Sesuai dengan amanat mengenai ketenagakerjaan pada Undang-undang no. 13 tahun 2003, sertifikasi tenaga professional saat ini ditangani oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Oleh karena itu, karena dalam bidang IG belum menunjukan adanya suatu sistem yang terintegrasi dan saling pengakuan, maka dilakukanlah sebuah inisiasi. Kondisi tersebut menyebabkan sistem sertifikasi yang tidak efisien dan berbiaya tinggi, baik bagi masyarakat/tenaga professional, maupun bagi pemerintah.

Selain pemaparan dari keynote speaker dan diskusi panel, dilaksanakan pula kegiatan pemukulan gong oleh Kepala BIG sebanyak 5 kali dan penandatanganan Deklarasi Bogor: Kebijakan Satu Sertifikat Bidang IG yang dilakukan seluruh pembicara dan peserta Workshop. Diharapkan pada Agustus 2018, Geoportal Kebijakan Satu Peta siap diluncurkan. Saat ini pengintegrasian telah dilakukan untuk tahap pulau Jawa dan Papua. Untuk sesi diskusi panel, salah satu narasumbernya adalah Kepala PSKIG BIG, Suprajaka mengenai penguatan profesi IG untuk mendukung pembangunan nasional dan menghadapi tantangan global. Perkembangan SDM bidang IG dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dinilai menjadi satu hal yang serius. Pada tahapan KSP, kompilasi peta dasar dan peta tematik diintegrasikan dan disinkronisasikan untuk keperluan berbagi pakai di pemerintahan. Proses pada pelaksanaan KSP ini memiliki permasalahan dan tantangan dalam pengembangan SDM IG di Indonesia. “SDM IG yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan, baik di kuantitas dan kualitas. Maka dari itu perlu adanya SDM IG yang bersertifikasi dengan memenuhi standar kualifikasi kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan industry”, ujar Suprajaka.

BIG selaku Competent Authority bidang survei diberi mandat oleh Sekretariat ASEAN untuk MRA dan menunjuk Indonesia untuk melakukan harmonisasi pendidikan Surveying. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi dalam menghadapi liberalisasi jasa surveying ASEAN karena Indonesia adalah pasar terbesar dalam bidang IG. Selain itu, mengingat juga industri IG yang belum berkembang dengan baik, indikasinya adalah perkembangan jumlah industri sangat kecil dan tidak terserapnya tenaga lulusan SMK dan PT, serta lulusan tersebut yang belum siap pakai. (ME/LR)