Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

“Amunisi” Dalam Menjaga Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Jakarta, Berita Geospasial BIG – Berada diantara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai negara yang strategis. Masalah yang mengancam Indonesia semakin terbuka tidak hanya terkait ekonomi dan terorisme, kini Indonesia pun memiliki ancaman berupa benca alam yang kerap terjadi.

Badan Informasi Geospasial yang diwakili oleh Prof. Hasanuddin Zainal Abidin M.Sc menghadiri helatan Round Table Discussion dengan tajuk Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang digelar oleh Lembaga Pengkajian MPR RI, Plaza Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta (2/7).

Berbagai narasumber lain dengan kompetensinya masing-masing seperti KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjend. TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Pakar Hukum Laut Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA, Pakar Pertahanan Dr. Andi Widjajanto, S.Sos, M.Sc, Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divkum Polri Brigjen. Pol. Dr. Agung Makbul, SH. MH, Pengamat Politik dan Militer/CIRiS Dr. Kusnanto Anggoro, Guru Besar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D, Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia Dr. Edy Prasetyono, MA, Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si, Konsultan Pertahanan Internasional/Diaspora Indonesia Hamdan Hamedan, MA, dan Laksda TNI (purn.) Ishak Latuconsina memberikan paparan terkait segala informasi pertahanan dan keamanan NKRI.

Pada paparan materi, Kepala BIG menuturkan kini Indonesia tidak lagi hanya menghadapi bahaya seperti terorisme dan paham komunis, namun bahaya laten yang kini masyarat Indonesia harus siap hadapi ialah bencana alam. Badan Informasi Geospasial kerap kali berkoordinasi dengan berbagai Lembaga seperti BMKG dan BPPT untuk terus memberikan informasi terkait kebencanaan sebagai langkah awal kegiatan mitigasi bencana. Selain digunakan sebagai referensi kebencanaan, Badan Informasi Geospasial telah menyiapkan “Amunisi” yang dapat digunakan oleh baik militer maupun sipil untuk memperoleh informasi kedaulatan yang Indonesia miliki saat ini.

Badan Informasi Geospasial bersama Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL telah menyiapkan Data Rujukan Nasional Kewilayahan Indonesia yang berisi berbagai macam informasi geospasial yang diantaranya terdapat Luas Total NKRI (darat & perairan), Luas Perairan  Pedalaman, dan Perairan Kepulauan Indonesia, Luas Zona Tambahan, Luas Laut Teritorial Indonesia, Luas ZEE Indonesia, Panjang Garis Pantai Indonesia, Luas Total Perairan Indonesia, Luas Landas Kontingen dan jumlah pulau yang dimiliki Indonesia yang telah dibakukan dan disubmisi ke PBB.

Data tersebut dirasa sangat dapat membantu para penjaga kedaulatan Indonesia, TNI, untuk mengetahui seberapa besar negara ini harus dijaga. Sehingga bangsa ini tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan terus berdaulat di mata negara-negara lain di dunia.

Selain ajang bertukar informasi, forum tersebut diharapkan dapat memberikan berbagai penjelasan, sebagai berikut. Pertama, mencari solusi terhadap masalah yang timbul dalam menjaga keutuhan NKRI dengan karakter kepulauan yang bercirikan nusantara. Kedua, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait partisipasi dan syarat keikutsertaan warga negara dalam bela negara serta pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Keempat, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu. ‘Kelima’, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait terhadap implementasi hubungan kewenangan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan relasi dengan lembaga negara yang lain.

Keenam, memetakan masalah, mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait perkembangan wilayah negara dan sistem hankam dari aspek ancaman militer maupun non-militer. Ketujuh, penguatan upaya mengantisipasi dampak globalisasi serta memanfaatkan kiat dan aksi globalisasi untuk kepentingan penguatan wilayah dan kepentingan nasional. (RB)