Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Pembentukan PP ini bersifat teknis, yaitu sebagai sebuah peraturan yang bertujuan untuk membuat undang-undang dapat berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring perkembangan jaman dan kebutuhan para pemangku kepentingan, dirasa penting untuk melakukan pembaruan dan penambahan terhadap peraturan yang lama. Sehingga muncul peraturan yang lebih baru dan detail terhadap suatu tema tertentu. Badan Informasi Geospasial (BIG) turut melakukan pemutakhiran terhadap salah satu peraturan menyangkut Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2014 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Informasi Geospasial dalam rangka meningkatkan penggunaan Informasi Geospasial (IG) oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Dimana Bakosurtanal telah bertransformasi menjadi BIG seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG. Transformasi tersebut juga menandai perubahan tugas dan fungsi yang dilakukan BIG, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran dan penambahan terhadap payung hukum BIG agar lebih efektif dan mencakup semua bidang di BIG.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari pendahulunya. Salah satu perubahan drastis yang terlihat ialah banyaknya produk informasi geospasial yang dulunya berbayar, kini produk tersebut tidak dikenakan biaya karena dimasukkan ke dalam ranah data public domain. Dengan kata lain bisa didapatkan oleh siapapun secara gratis. Produk yang kini sudah menjadi public domainpada umumnya adalah produk informasi geospasial dasar, seperti sebagian Jaring Kontrol Geodesi, Peta Rupabumi Indonesia, Peta Lingkungan Pantai Indonesia, dan Peta Lingkungan Laut Nasional digital, dengan skala 1:25.000 dan/atau lebih kecil.

Terhadap produk informasi geospasial yang masih berstatus berbayar, nilai biaya yang dikenakan disesuaikan terhadap perkembangan biaya yang dibutuhkan. Namun secara umum untuk produk cetak, biaya yang dikenakan lebih kepada besaran pengganti biaya cetak atau penggandaan. Tetapi untuk pihak-pihak tertentu, produk berbayar tersebut dapat diperoleh dengan nilai Rp.0,- (nol rupiah) melalui mekanisme tertentu. Untuk lebih lengkapnya beberapa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di BIG sesuai dengan PP No 64 Tahun 2014 pasal 1 meliputi penerimaan dari : penjualan produk IG Dasar, penjualan produk IG Tematik, penjualan buku/pedoman terkait IG, penjualan produk penginderaan jauh, jasa pengumpulan dan pengolahan data dan IG, jasa pelatihan, jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial (DG), jasa royalti, dan jasa penyelenggaraan IG yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, hal yang baru dalam Peraturan Pemerintah ini adalah masuknya pengaturan mengenai royalti di dalam pelaksanaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Badan Informasi Geospasial. Jasa royalti disini dimaksudkan untuk melindungi hak cipta Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial, selaku penyelenggara dari produk informasi geospasial, khususnya terkait peta, dimana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, peta tergolong sebagai ciptaan yang dilindungi.Adapun pelaksanaan pengenaan royalti ini akan disepakati melalui perjanjian kerja sama.

Dengan dipermudahnya akses untuk memperoleh informasi geospasial dasar, maka diharapkan seluruh penyelenggara informasi geospasial di Indonesia akan semakin terintegrasi, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional di Indonesia dapat semakin optimal.Dan diharapkan dengan adanya Peraturan Pemerintah yang lebih mutakhir ini, informasi geospasial dapat semakin mudah dimanfaatkan oleh masyarakat luas. (Retno-Akbar-Riski/TR)