Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Penataan Batas Wilayah Administrasi Secara Bottom-Up

 

Oleh:

Lulus Hidayatno dan Fahrul Hidayat

Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial

email:l_hidayatno@yahoo.com

 

Pembangunan di Indonesia masih menjadi sebuah kebutuhan prioritas guna mencapai tujuan yakni pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik pembangunan fisik maupun non fisik membutuhkan ketertiban administrasi pada seluruh wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Batas wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom dan juga desa. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hirarki wilayah administrasi. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Begitu pula sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1)yang berbunyi"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi.....dibagi atas daerah kabupaten dan kota" dan ayat (2) yang berbunyi"Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan ..... dibagi atas kelurahan dan/atau desa."

Pada kenyataannya, batas wilayah administrasi hingga saat ini masih menjadi perhatian karena belum semua segmen batas tegas dan jelas (telah dilakukan penegasan dan penetapan), yang ditandai dengan banyaknya permasalahan yang timbul akibat batas. Paradigma yang selama ini berjalan dan seolah-olah menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah yaitu sistem hirarki top-down yang artinya penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih kecil mau tidak mau memperhatikan penataan batas wilayah administrasi unit yang lebih besar. Hal ini bisa terjadi karena memang secara aturan UU ada pemberian kewenangan yang berjenjang (hirarki) termasuk dalam penataan batas itu sendiri (UU No.23 Tahun 2014, Pasal 9-21).

>> Unduh artikel selengkapnya >>