Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Kebijakan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam

Kebijakan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam

Oleh: Roswidyatmoko Dwihatmojo dan Sri Daryaka

 

Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sebagian besar masih berbasiskan pada pemanfaatan sumberdaya alam. Kekayaan sumberdaya alam yang melimpah di satu sisi merupakan modal besar dan berharga untuk pelaksanaan pembangunan, namun di sisi lain apabila pengelolaan sumberdaya alam tidak dilaksanakan secara bijaksana dan terencana maka berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana alam. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam merupakan salah satu tantangan bagi pembagunan pada saat ini dan masa mendatang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi, pertambahan penduduk dan berkembang pesatnya industri telah membawa perubahan yang cukup signifikan khususnya eksploitasi sumberdaya alam yang mengakibatkan ketersediannya terus berkurang. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan sumberdaya memberikan indikasi tentang bagaimana seharusnya mengelola sumberdaya yang langka dimaksud agar tidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan atau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan (Solihin dan Rija, 2007).

Salah satu alternatif untuk mendukung pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada di suatu wilayah dapat dilakukan melalui penyusunan neraca sumberdaya alam. Penyusunan neraca sumberdaya alam merupakan modal awal untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan untuk menghitung ketersediaan sumberdaya serta potensi yang dapat dihasilkannya. Penyusunan neraca sumberdaya alam ini berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang dapat menguntungkan baik secara ekonomi dan lingkungan serta adanya kelangsungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarang dan generasi penerusnya.

Gambar 1. Keterkaitan Neraca dengan SDGs dan Perencanaan (Suwignyo, 2016)

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, khususnya Buku I: Prioritas Nasional, Buku II: Memperkuat Sinergi Antar Pembangunan Nasional, Bab IX: Wilayah dan Tata Ruang, serta Buku III: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, menunjukkan bahwa Informasi Geospasial (IG) merupakan komponen utama yang harus dibangun di dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian (pro growth), mengurangi kemiskinan (pro poor), mengurangi pengangguran (pro job) dan sekaligus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup (pro environment).

Neraca sumberdaya alam memberikan informasi mengenai besarnya sumberdaya yang sudah dimanfaatkan, serta cadangan yang masih tersisi (saldo) sumberdaya. Neraca sumberdaya alam disepakati dalam empat komponen sumberdaya alam, yaitu : sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan sumberdaya mineral. Neraca spasial menekankan penyusunan informasi neraca dengan memanfaatkan informasi keruangan atau geospasial.

Menurut Suwignyo (2016), neraca sumberdaya sebagai dasar dalam upaya keberlanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Neraca sumberdaya alam meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup melalui strategi, salah satunya adalah pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara memperkuat data dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan melalui strategi. Salah satunya adalah mengembangkan sistem neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung sistem informasi lingkungan hidup (Buku II Agenda Pembangunan Bidang RPJMN 2015-2019 Bab 10 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup).

Lahirnya Undang undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, memposisikan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang bertugas menyediakan IG Dasar (IGD) yang digunakan sebagai rujukan (referensi tunggal) dalam pembangunan IG Tematik (IGT), melaksanakan pembinaan dan pengintegrasian IGT, berbagi pakai dan penyebarluasan IG termasuk di dalamnya dalam menghasilkan IGT neraca sumberdaya alam.

 

Instrumen Neraca Sumberdaya Alam

Penyelenggaran IGT neraca sumberdaya alam dilaksanakan dengan landasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang fungsinya sebagai instrumen yang digunakan untuk perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi suatu wilayah, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait penyusunan neraca sumberdaya alam, penyajian berupa penyusunan neraca sumberdaya alam sudah dapat dilakukan dengan format yang standar. Dokumen penyusunan neraca sumberdaya alam telah resmi menjadi dokumen yang berstandar tingkat nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu:

  1. SNI 6728.1-2015, Penyusunan neraca sumberdaya air spasial
  2. SNI 6728.2-2015, Penyusunan neraca sumberdaya hutan spasial
  3. SNI 6728.3-2015, Penyusunan neraca sumberdaya lahan spasial
  4. SNI 6728.4-2015, Penyusunan neraca sumberdaya mineral spasial

Gambar 2. SNI Neraca Sumberdaya Alam Spasial

Penyusunan standar tersebut melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sesuai dengan walidatanya. Untuk Neraca air bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, neraca hutan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, neraca lahan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta neraca mineral bersama Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

 

Peran BIG

Dalam penyusunan IGT neraca sumberdaya alam, BIG secara garis besar memiliki dua peran dalam pelaksanaan IGT neraca sumberdaya alam, antara lain : (1) pembinaan neraca sumberdaya alam, (2) integrasi neraca sumberdaya alam.

1.    Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam

Sesuai amanah Undang undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG, pasal 57, BIG mempunyai tugas melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT. Salah satu penyelenggara IGT yang perlu dibina adalah penyelenggara neraca sumberdaya alam. Neraca sumberdaya alam dapat memberikan informasi sumberdaya alam sehingga diketahui potensi, jumlah, dan sebaran sumber daya alam yang bereferensi kebumian.

BIG berperan dalam pembinaan dan integrasi neraca sumberdaya alam. Pembinaan dalam hal ini adalah menyiapkan norma standar pedoman dan kriteria (NSPK) dalam penyusunan neraca sumberdaya alam bersama K/L terkait, dalam bentuk petunjuk teknis, modul, perka, SNI dan standar lainnya.

Gambar 3. Sosialisasi dan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam

Selain itu pembinaan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi, bantuan teknis maupun bimbingan teknis kepada pemerintah daerah maupun K/L. Pembinaan yang diberikan antara lain memberikan informasi dan pengetahuan terkait manfaat dan pentingnya penyusunan neraca sumberdaya alam spasial, meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah untuk melaksanakan penyusunan neraca sumberdaya alam spasial sebagai bagian salah satu instrumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang berbasis spasial (keruangan), serta memberikan bimbingan teknis penyusunan pemetaan neraca spasial sumberdaya alam spasial bagi pemerintah daerah. Sampai dengan Desember 2016, BIG telah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan di 13 provinsi antara lain Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan (2013), Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau (2014), Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sulawesi Selatan (2015), Jambi, Sumatera Utara, dan Banten (2016). Pada tahun 2017 akan dilaksanakan di 3 Provinsi antara lain Aceh, Kalimantan Barat, dan Gorontalo.

Upaya penyelenggaraan pembinaan IGT neraca sumberdaya alam merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BIG dalam rangka menghasilkan IGT bidang neraca sumberdaya, yang digunakan sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan penataan ruang dan penyajian informasi perubahan spasial unsur sumberdaya, sebagai representasi pengelolaan lingkungan hidup.

2.    Integrasi Neraca Sumberdaya Alam

BIG sesuai dengan Undang undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang IG memiliki tugas pokok di bidang penyiapan informasi geospasial dasar dan tematik berperan besar dalam kegiatan integrasi neraca sumberdaya alam spasial daerah. Pasal 24 menyatakan bahwa BIG dapat mengintegrasikan IGT yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi satu IGT baru. Integrasi dilakukan untuk melihat keterkaitan antar komponen sumberdaya alam.

Konsep integrasi neraca sumberdaya alam ini melihat bahwa sumberdaya merupakan suatu sistem yang saling terkait, sehingga diharapkan sumberdaya alam suatu daerah dapat diketahui potensi dan pemanfaatannya. Integrasi neraca sumberdaya alam diharapkan dapat berperan sebagai salah satu tools evaluasi pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang secara lebih komprehensif, dengan melihat berbagai komponen sumberdaya.

BIG (2016) menyatakan integrasi yang berarti ”penyatuan” memberikan implikasi adanya kesatuan (dan konsistensi) dalam pengolahan data mulai awal sampai akhir, yang mempertimbangkan adanya masalah incompatible antar data yang disebabkan bentuk, struktur asli, serta sifat-sifatnya. Integrasi neraca spasial sumberdaya lahan, hutan, air, dan minerba menjadi masalah sehubungan dengan adaya perbedaan struktur dan karakteristik data yang diperoleh melalui prosedir yang berbeda-beda.

Gambar 4. Alur Penyusunan Integrasi Neraca Sumberdaya Alam

Integrasi neraca dilakukan sejalan dengan One Map Policy yang menghasilkan satu data dan satu peta, yang menggunakan satu reference. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam integrasi neraca adalah IG yang digunakan masih belum standar data dan klasifikasinya. Kedepan diharapkan kegiatan ini mampu menjawab tantangan tentang informasi geospasial neraca sumberdaya alam.

 

Implementasi Neraca Sumberdaya Alam di Daerah

Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, penyusunan neraca sumberdaya sudah memiliki payung hukum kuat sebagai dasar untuk dilaksanakan, akan tetapi dalam implementasinya masih banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakan. Beberapa Pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan, antara lain : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Riau. Untuk 2017 beberapa daerah sudah merencanakan penyusunan neraca sumberdaya alam antara lain Provinsi Banten.

Gambar 5. Stakeholder Neraca Sumberdaya Alam (Baster, 2015)

Menyikapi pentingnya pemerintah daerah atas pengelolaan hal tersebut diatas, maka pada tanggal 20 Juni 2012, dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIG perihal perlunya disusun Neraca Sumberdaya Alam Daerah (NSAD). Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan data dan informasi neraca sumberdaya alam daerah yang menyangkut potensi, jumlah, dan sebaran sumber daya alam yang bereferensi kebumian.

Surat Edaran Bersama beserta Lampirannya berfungsi sebagai Pedoman Teknis dalam Implementasi Penyusunan dan Pemetaan Neraca Sumberdaya Alam Daerah pada Pemerintah Daerah, yaitu:

1.    Penyusunan NSAD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai oleh Kepala Bappeda atau instansi perencanaan pembangunan di daerah, dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota;

2.    Pembinaan penyusunan, pengkajian dan laporan NSAD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Up. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial.

 

Gambar 6. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIG

 

Success Story

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menyusun neraca sumberdaya alam secara rutin. Neraca sumberdaya alam yang disusun setiap periode 5 tahun, yakni : neraca sumberdaya alam tahun 2002-2007 dan 2007-2012. Penyusunan neraca sumberdaya yang dilakukan sudah mengikuti SNI yang dikeluarkan BIG dan K/L terkait.

Pentingnya penyusunan neraca sumberdaya alam didasari permasalahan aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, sebagai dampak aktivitas Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota pariwisata dan kota budaya. Pertumbuhan hotel dan apartemen menyebabkan permasalahan lingkungan khususnya ketersediaan lahan dan air tanah.

Gambar 7. Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta

Penyusunan neraca sumberdaya alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan kelompok kerja (Pokja) dibawah koordinasi Bappeda. SKPD terkait antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, Dinas Pertanian, Kanwil Badan Pertanahan Nasional, Badan Lingkungan Hidup dan Bappeda Kabupaten/Kota. Selain itu penyusunan neraca sumberdaya alam juga melibatkan perguruan tinggi yang ada di Kota Yogyakarta.

Gambar 8. Peta Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

Gambar 8. Paparan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penyusunan neraca sumberdaya alam memberikan beberapa rekomendasi dan kebijakan, antara lain : adanya penyimpangan pemanfaatan ruang aktual disebabkan keterbatasan ruang bagi penduduk untuk beraktifitas atau pemanfaatan lahan budidaya di kawasan lindung yang sudah ada sebelum ditetapkan sebagai fungsi lindung oleh pemerintah (Bappeda DIY, 2014). Belum semua potensi dan peta sumberdaya alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpetakan secara detail. Selain itu neraca sumberdaya alam juga merekomendasikan adanya kerjasama dan integrasi ataupun sharing, data dengan stakeholder terkait dalam pemantauan dan penyusunan neraca sumberdaya alam.

 

Isu Strategis dan Tantangan

Beberapa isu strategis terkait penyusunan neraca sumberdaya alam menurut Suwignyo (2016), antara lain : neraca sumberdaya alam belum menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RTRW, RPJMD, RKPD). Pelaksanaan neraca sumberdaya alam yg kurang implementatif yang disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi neraca sumberdaya alam, koordinasi organisasi pelaksana yang kurang efektif, dan alokasi anggaran di daerah yang terbatas.

Tantangan pelaksanaan neraca sumberdaya alam ke depan adalah perlunya penguatan kelembagaan (dasar hukum, anggaran, organisasi pelaksana di daerah) untuk mengoptimalkan pelaksanaan neraca sumberdaya alam. Neraca sumberdaya alam suatu sistem yang penting untuk mengetahui pemanfaaatan sumber daya alam dalam rangka mendukung upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peran aktif stakeholder sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan neraca sumberdaya alam.

 

Referensi

Badan Informasi Geospasial. 2014. One Map Policy Sebagai Sarana Peredam Konflik Penguasaan Lahan Di Indonesia. Diakses dari http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar 5 Desember 2016.

Badan Informasi Geospasial. 2016. Laporan Intergrasi Neraca Sumberdaya Alam Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Bogor.

Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Neraca Sumberdaya Alam Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.

Baster, A. 2015. Peran Pemda dalam Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah. Disampaikan dalam Sosialisasi dan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Lampung. 11 Juni 2015. Bandar Lampung.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Solihin, M. A. dan S. Rija. 2007. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal. Jurnal Soilrens 8: 782-793.

Suwignyo, N. 2016. Peran Pemda dalam Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah (NSAD) untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah. Disampaikan dalam Sosialisasi dan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Banten. 16 November 2016. Serang.